infosekitar.id | Medan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai karma politik dan berlakunya hukum tabur tuai.
Menurut Sutrisno, pola pemaksaan mundur yang dulu menimpa Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kini berbalik menimpa PSI.
“Sekitar dua tahun yang lalu, Airlangga Hartarto ‘dipaksa’ mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar terhitung sejak Sabtu (10/8/2024), diumumkan secara terbuka pada Minggu (11/8/2024),” kata Sutrisno dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Saat itu, Airlangga menyatakan alasan pengunduran dirinya dilakukan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar serta memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Meski Airlangga menyampaikan pernyataan tersebut, tetapi publik tahu ada pihak yang memberi tekanan kepada Airlangga,” ujar Sutrisno Pangaribuan, yang juga Presidium Musyawarah Rakyat Nasional (Musran).
Dua tahun kemudian, kini giliran tiga elite PSI yang mengalami nasib serupa. Mereka adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang juga Sekretaris Jenderal DPP PSI, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/BKKBN yang juga Wakil Ketua Umum DPP PSI, dan Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan yang juga mantan Ketua Umum DPP PSI.
“Ketiganya ‘dipaksa’ atau ‘terpaksa’ mundur dari PSI,” tegas Sutrisno.
Giring Ganesha Djumaryo mundur dari keanggotaan PSI dengan pengakuan sudah tidak sejalan dengan PSI. Raja Juli Antoni menyatakan pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal sekaligus dari semua aktivitas PSI, Senin (9/11/2026). Keputusan tersebut disampaikan Juli tidak lama berselang dengan pengunduran diri Giring Ganesha.
“Pihak yang melakukan tekanan terhadap Airlangga, seharusnya menyadari bahwa dalam dunia politik berlaku hukum tabur tuai. Kita akan menuai dari bibit yang kita tabur,” ungkap Sutrisno.
“Kekuasaan yang jumawa menekan dan memaksa mundur Airlangga, akhirnya menuai ketika ada kekuasaan baru yang memaksa mundur Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” sambungnya.
Sutrisno menyoroti waktu pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut yang dinilainya bukan kebetulan.
“Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut hanya beberapa jam sebelum Indonesia memperingati Hari Pahlawan (10/11/2026), beberapa jam sebelum Sidang Paripurna Pembukaan Persidangan II Masa Sidang II DPR RI dengan salah satu agendanya kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI tentang Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden karena tidak lagi (tidak pernah) memenuhi syarat (tidak ada ijazah SMA atau setara) sebagai Wakil Presiden,” jelasnya.
Menurut Sutrisno, pengunduran diri ketiga elite PSI diduga sebagai tindakan penyelamatan diri dari asosiasi dengan “Geng Solo” yang pengaruh dan kekuasaannya ambruk.
“Sejak LSP dan komplotannya ditangkap, Geng Solo tidak lagi memiliki amunisi untuk bertarung pun bertahan. Maka cara terbaik adalah cuci tangan demi menyelamatkan diri sendiri dan kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
“Partai yang gemar membajak elite partai lain, dan bangga menampung kader-kader pecatan partai lain, kini ditinggal elite sendiri. PSI mendapat karma politik ditinggal elitenya, ibarat pepatah senjata makan tuan,” tambah Sutrisno.
Ia juga mengaitkan mundurnya tiga elite PSI itu dengan reaksi para elite politik yang ramai-ramai mengaku sebagai korban penyadapan ilegal.
“Pengunduran diri ketiga elite PSI tersebut bersamaan dengan reaksi para elite politik yang ‘cuci tangan’ dengan klaim dirinya masuk dalam 6.000 (6K) korban penyadapan ilegal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan komplotannya, agar tidak masuk dalam kelompok LSP yang diduga merencanakan makar,” kata Sutrisno.
“Para pejabat pemerintah dan elite politik yang sekian lama akrab dengan LSP, tiba-tiba mengaku masuk dalam daftar 6K yang disadap LSP dan komplotannya,” ujarnya.
Sutrisno menegaskan, pengakuan sepihak tersebut tidak didasarkan pada bukti.
“Pengakuan sepihak dari sejumlah elite politik, menteri, pejabat negara, orang-orang di sekitar Presiden Prabowo Subianto tidak didasarkan pada bukti. Bareskrim Polri belum pernah merilis daftar 6K yang disadap secara ilegal oleh LSP dan komplotannya,” urainya.
“Pengakuan sepihak tersebut sebagai upaya memposisikan diri sebagai korban, padahal sekian lama sangat akrab dengan LSP,” pungkas Sutrisno. (kcu)
-
-
-
-
