Infosekitar.id | Medan – Sumatera Utara (Sumut) dinilai memiliki potensi besar dalam aktivitas perdagangan dan ekspor-impor. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Badan Karantina Indonesia (Barantin) menekankan pentingnya integrasi pengawasan lintas instansi, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas pelayanan karantina.
Kepala Barantin, Abdul Kadir Karding mengatakan, pengembangan perdagangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan biosekuriti. Karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi agar aktivitas ekspor-impor dapat berlangsung lebih efisien tanpa mengabaikan aspek keamanan sumber daya hayati.
Hal tersebut disampaikannya dalam Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Manajemen Risiko Regional Sumatera Badan Karantina Indonesia di Medan, Rabu (28/10).
Menurut Karding, Sumut memiliki peluang besar untuk mengembangkan aktivitas perdagangan. Potensi tersebut perlu didukung pemetaan kawasan yang tepat, terutama untuk memastikan pengawasan karantina berjalan optimal sekaligus mempermudah pelayanan kepada pelaku usaha.
Ia menegaskan, tugas karantina bukan hanya menjaga biosekuriti, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan dan ekspor. Oleh sebab itu, pelayanan harus dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang memungkinkan proses berjalan cepat, mudah, dan terjangkau.
“Harus ada integrasi data dan integrasi pelayanan. Kalau tidak, akan sulit. Kita ingin prosesnya lebih efisien sehingga orang tidak perlu berpindah-pindah untuk menjalani pemeriksaan,” ujarnya.
Karding menjelaskan, integrasi pengawasan diperlukan karena proses pemeriksaan komoditas dapat melibatkan sejumlah instansi. Melalui sistem yang saling terhubung, hasil pemeriksaan dari satu lembaga dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain sesuai kewenangannya sehingga proses pemeriksaan berulang dapat diminimalkan.
Dalam mendukung langkah tersebut, Barantin mendorong kolaborasi dengan berbagai lembaga, diantaranya, Kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bea dan Cukai, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), serta Indonesia National Single Window (INSW).
“Koordinasi lintas instansi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mengurangi hambatan dalam proses pelayanan perdagangan,” pungkasnya.
Selain integrasi pengawasan, Karding menilai penguatan SPIP dan manajemen risiko menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Penerapan SPIP bertujuan memastikan target organisasi tercapai secara efektif dan efisien, pengelolaan aset serta keuangan berjalan baik, dan seluruh pegawai mematuhi ketentuan perundang-undangan.
Ia juga menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus didukung integritas seluruh pegawai. Menurutnya, setiap pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh pegawai maupun pihak terkait harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ada pelanggaran dan masih terdata, serta memang ada buktinya, saya proses. Mumpung saya tidak kenal mereka semua, jadi lebih mudah,” tegasnya.
Karding mengakui potensi pelanggaran tetap dapat terjadi, termasuk di wilayah Sumut. Karena itu, pengawasan internal dan penerapan manajemen risiko perlu diperkuat untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Melalui penguatan SPIP terintegrasi dan kolaborasi lintas lembaga, Barantin berharap potensi perdagangan Sumut dapat dioptimalkan melalui pelayanan yang lebih efisien, sekaligus menjaga perlindungan sumber daya hayati Indonesia.
Dengan demikian, pengawasan karantina dan kelancaran perdagangan diharapkan dapat berjalan beriringan untuk mendukung aktivitas ekspor-impor yang semakin efektif dan berdaya saing. (IP)
-
-
-
-
